Seputar Nusantara – Rudy Masud, Gubernur Kaltim, memprediksi akan ada pemotongan dana transfer dari DBH sekitar 75 persen di tahun 2026.
Merespon hal tersebut, Rudy Masud meminta agar Kaltim tidak lagi terus-terusan bergantung pada penerimaan bersumber dari dana transfer.
“Kaltim harus segera bertransformasi. Gali potensi renewable resources dengan terus mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru,” kata Rudy Masud.
Diketahui, saat ini APBD Kaltim masih sangat bergantung pada transfer dana pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Rudy Masud menyebut meski secara de jure ketergantungan Kaltim terhadap minerba sekitar 45 persen, namun secara de facto ketergantungan itu bahkan mencapai 70 persen.
Hal ini juga terjadi di beberapa daerah pemilik sumber daya alam minerba, seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser dan Berau.
“Kaltim harus segera mengambil langkah cepat, tepat dan terukur dalam upaya optimalisasi, ekstensifikasi dan diversifikasi peningkatan penerimaan daerah,” jelasnya.
“Antara lain bersumber dari pajak alat berat, pajak air permukaan dan berbagai potensi penerimaan daerah lainnya,” lanjutnya.
Peningkatan penerimaan daerah juga potensial dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kerja sama perusahaan daerah (perusda) dengan perusahaan migas yang beroperasi di sekitar Tanjung Santan, seperti Eni dan PT Badak.
Di sisi lain, efisiensi juga harus dilakukan bersamaan dengan rasionalisasi.
“Lakukan efisiensi dan rasionalisasi. Pangkas perjalanan dinas dan acara-acara seremonial,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan agar OPD tidak setiap tahun melakukan pengadaan barang baru.
“Terpenting lakukan pengendalian secara intensif dan monitoring, serta melaporkan secara berkala kepada gubernur,” pungkasnya. (*)