Seputar Nusantara – Guna memaksimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kabupaten/kota, Pemprov Kaltim menargetkan membentuk 371 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun hingga kini, Kaltim baru memiliki 41 SPPG yang memiliki SK aktif. Angka ini tentu jauh dari target yang ditetapkan.
“Ini menjadi catatan. Percepatan Pembentukan 371 SPPG harus segera dilakukan, agar manfaat program bergizi gratis bisa segera dirasakan masyarakat,” kata dr Jaya Mualimin, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim.
Menurutnya, pembangunan SPPG membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lahan hingga infrastruktur pendukung.
“Pemda diwajibkan mengajukan minimal tiga usulan lahan untuk pembangunan dapur gizi. Lahan harus milik pemerintah, bebas sengketa, memiliki akses jalan umum, dekat sekolah atau pemukiman, serta dilengkapi jaringan listrik, air, dan sanitasi,” jelasnya.
“SPPG akan menjadi dapur besar penyedia makanan bergizi gratis yang didistribusikan setiap hari. Karena itu, lahan pembangunan tidak boleh sembarangan,” lanjutnya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga dukungan masyarakat diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai target.
“Target kita harus dikejar tahun ini. Kalau daerah bergerak cepat, pusat juga bisa segera menindaklanjuti pembangunan,” tegasnya.
Keterlambatan pembangunan ini dinilai berpotensi menunda manfaat yang diharapkan, khususnya bagi anak-anak sekolah.
Dengan keberadaan SPPG, siswa dapat belajar dengan perut kenyang dan gizi yang cukup, sementara orang tua mendapat keringanan beban ekonomi.
“SPPG juga diharapkan mendorong terbukanya lapangan kerja baru, memperkuat pendidikan gizi di sekolah, serta meningkatkan layanan kesehatan dasar di masyarakat,” pungkasnya. (*)