Seputar Nusantara – Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltim, memastikan Pemprov Kaltim siap menjalankan program prioritas di tengah adanya efisiensi dan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Seno Aji menyebut efisiensi anggaran akan dilakukan ke sejumlah kegiatan untuk ditunda pelaksanaanya lantaran dinilai belum mendesak bagi daerah.
“Tentu saja ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan. Kita tunda dulu. Kegiatan ini belum diperlukan untuk Kalimantan Timur,” kata Seno Aji.
Dirinya menjelaskan langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya mengantisipasi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpotensi berkurang 50 persen pada perubahan anggaran 2025.
“Supaya bisa match dengan kegiatan kita nanti, beberapa program memang harus dirancang ulang,” jelasnya.
Meski begitu, Seno Aji menyebut program unggulan seperti Gratispol dan Jospol tidak akan terhenti.
“Tetap, program harus kita jalankan. Gratispol, Jospol harus kita jalankan,” paparnya.
Dirinya juga mengungkap adanya potensi pemangkasan DBH hingga sekitar Rp1,5 triliun, namun hal ini masih dalam tahap pembahasan.
“Saya belum tahu detailnya, tapi informasinya bisa sampai 50 persen. Kita masih diskusikan lagi,” sambungnya.
Sementara itu,Ahmad Muzakkir, Kepala BPKAD Kaltim menuturkan, Pemprov Kaltim baru bisa melakukan penyesuaian setelah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan.
“Oleh sebab itu, kita masih menunggu skema pemotongan. Setelah itu baru pemerintah provinsi memiliki dasar untuk melakukan penyesuaian pendapatan,” ungkap Muzakkir.
Ia menyebut penyesuaian nantinya akan dilakukan pada belanja APBD 2026 dengan perhitungan teknis yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Selain itu, ia menyinggung pidato Presiden yang menyebutkan defisit APBN 2026 sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
“Besaran pasti pemangkasan TKD untuk Kaltim masih belum jelas. Namun daerah diminta tetap siap berapapun besaran TKD yang akhirnya ditetapkan,” tegasnya. (*)