Seputar Nusantara – Pemerintah Pusat dipastikan melakukan pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Dalam Rancangan APBN 2026, anggaran TKD ditetapkan Rp650 triliun. Angka ini turun 24,8 persen dari proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Merespon pemangkasan TKD ini, Yusliando, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Yang pasti kita akan mengutamakan janji-janji Pak Gubernur seperti Gratispol dan Jospol. Kalau ada pemangkasan jadi jangan khawatir, yang sifatnya untuk pelayanan masyarakat tetap kita programkan,” kata Yusliando.
Dirinya memaparkan penyesuaian anggaran di APBD Kaltim 2026 akan menyasar belanja-belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Belanja-belanja seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, pembelian pengadaan barang itu pasti akan kita rasionalkan. Kira-kira yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat tentu pasti akan kita kurangi menyesuaikan dengan pendapatan daerah,” jelasnya.
Yusliando mengungkapkan saat ini tim anggaran Pemprov Kaltim sedang melakukan simulasi untuk menghadapi kemungkinan pemangkasan.
“Sedang kami susun sambil menunggu kepastian pemotongan dari pemerintah pusat. Kami di pemerintah daerah sedang membuat simulasinya, intinya sedang disusun,” paparnya.
Bappeda Kaltim juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan program prioritas. Sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat akan tetap dikedepankan.
“Langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk komitmen agar masyarakat tidak dirugikan akibat kebijakan pemangkasan pusat,” tegasnya. (*)