Seputar Nusantara – Pemprov Kaltim menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Kaltim Tahun 2025.
Dalam agenda tersebut, Rudy Masud, Gubernur Kaltim, mengingatkan APB bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan wujud nyata dari harapan rakyat.
Menurtnya, di dalam APBD terkandung cita-cita masyarakat akan infrastruktur yang layak, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan modern, hingga program sosial yang berpihak pada rakyat kecil.
“Di dalam APBD ada jalan yang layak, sekolah yang memadai, rumah sakit yang modern, dan program-program sosial untuk rakyat kecil. Karena itu, setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim,” kata Rudy Masud.
Gubernur menekankan, keterbukaan informasi anggaran kini tidak bisa ditawar lagi dan menjadi keharusan.
Publik semakin kritis dan berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Dengan data yang terbuka dan transparan, masyarakat bisa ikut mengawal jalannya pembangunan, sehingga setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya.
“APBD tidak boleh tersandera oleh program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan penganggaran mendukung prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah,” jelasnya.
Karena itu, setiap program harus berbasis data, menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
“APBD harus menjadi instrumen yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan perencanaan matang, kita ingin mencetak generasi emas Kaltim yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya optimis.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan Monev sebagai wadah berdiskusi, menyamakan persepsi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Rudy Masud berharap kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, dan masyarakat dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. APBD adalah harapan rakyat, dan kewajiban kita memastikan harapan itu terwujud demi kesejahteraan bersama,” tegasnya. (*)