Seputar Nusantara – Rudy Masud, Gubernur Kaltim, mengapresiasi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan program pembangunan tiga juta rumah, termasuk di Kaltim.
Rudy Masud melaporkan saat ini terdapat sekitar 50 ribu unit rumah tidak layak huni di Kaltim, sementara masyarakat yang belum memiliki rumah mencapai sekitar 250 ribu jiwa, meskipun jumlah tersebut mulai menurun hingga sekitar 100 ribu.
“Program Pemprov Kaltim dengan Kementerian PKP harus selaras, karena rumah menjadi salah satu indikator dalam SPM (standar pelayanan minimal) bagi masyarakat,” kata Rudy Masud.
Untuk itu, Dirinya meminta BP3KP Kalimantan lI, Satker PKP Kaltim, serta Dinas PUPR Kaltim berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif guna mengoptimalkan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) serta program lain terkait perumahan, permukiman, dan sanitasi di wilayah Kaltim.
“Sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah harus terus ditingkatkan. Begitu juga komunikasi dengan unsur legislatif dan dunia usaha, agar program pembangunan rumah bagi masyarakat Kaltim dapat dimaksimalkan,” jelasnya.
Rudy Masud juga menekankan pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya sebatas urusan fisik, tetapi rumah yang bermartabat bagi masyarakat.
“Rumah harus layak, sehat, bersih, lengkap dengan lantai, dinding, dan atap yang baik,” tegasnya.
Kepala BP3KP Kalimantan II, Anggoro Putro, menjelaskan, pihaknya menaungi tiga provinsi- Kaltim, Kalsel, dan Kaltara-sebagai perpanjangan tangan Kementerian PKP di daerah.
Pada 2025, Kaltim mendapat alokasi 655 unit rumah dalam program BSPS, sedangkan untuk 2026 disiapkan 10 hingga 15 ribu unit dari total 400 ribu unit rumah nasional.
“Presiden Prabowo meminta agar rumah yang diusulkan untuk program BSPS harus masuk dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional),” ungkapnya. (*)