Seputar Nusantara – Rudy Masud, Gubernur Kaltim, menerima kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Bumi Mulawarman.
Dalam kunker tersebut, Rudy Masud curhat soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) akan berdampak pada pembangunan Kaltim.
Dirinya menyebut Sumber APBD Kaltim, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan TKD. Tahun depan TKD Kaltim akan dipotong hingga 73 persen. Pemotongan juga berlaku bagi kabupaten dan kota di Kaltim.
“Dua kaki ini adalah penyangga seluruh tubuh. Kalau satu kaki dipotong, otomatis jalannya bisa jadi pincang,” kata Rudy Masud.
“Kalau mau jalannya normal, seharusnya tidak dipangkas. Justru supaya daerah bisa berlari kencang, seharusnya TKD ditambah,” lanjutnya.
Rudy Masud menambahkan sudah semestinya kegiatan eksploitasi sumber daya alam berdampak baik bagi masyarakat daerah.
“Salah satunya dalam rupa dana bagi hasil (DBH) yang menjadi salah satu instrumen TKD. Bukan justru dipangkas,” tegasnya.
Merespon aspirasi Kaltim, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan daerah harus terus bersuara untuk memperjuangkan hak.
Sebab, kepentingan politik di parlemen kadang harus membuat banyak penyesuaian.
“Kami sangat terbuka untuk melakukan RDP di Senayan, minimal awal tahun depan. Aspirasi itu kan prinsipnya baik. Kita akan cari solusi terbaik. Silakan buat suratnya,” ungkal Bambang Patijaya. (*)