Seputar Nusantara – DPRD dan Pemkot Samarinda melakukan persetujuan bersama APBD Samarinda 2026, lewat agenda rapat parpurna.
Helmi Abdullah, Ketua DPRD Samarinda, mengatakan APBD 2026 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp1,8 triliun dari rancangan awal Rp5,3 triliun, akibat dampak efisiensi anggaran.
“APBD 2026 mengalami penurunan dari Rp5,3 triliun menjadi Rp3,183 triliun. Ada efisiensi sekitar Rp1,8 triliun,” kata Helmi Abdullah.
Sementara itu, Andi Harun, Wali Kota Samarinda, menyampaikan penurunan anggaran APBD 2026 merupakan imbas dari pemerintah pusat melakukan efisiensi APBN, termasuk pemangkasan dana transfer daerah seperti DBH, DAK, DAU, dan DID.
“Situasi ini mengharuskan penataan ulang program, penundaan belanja non-prioritas, serta efisiensi tanpa mengurangi esensi pelayanan masyarakat,” ungkap Andi Harun.
Nantinya, APBD 2026 akab difokuskan untuk penguatan belanja wajib dan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kita akan lakukan optimalisasi pendapatan daerah, termasuk digitalisasi layanan dan penguatan BUMD. Pengendalian belanja non-prioritas, terutama makan-minum, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial,” jelasnya.
Andi Harun memaparkan target pendapatan daerah sebesar Rp3,183 triliun. Menurutnya, angka ini belum final karena bantuan keuangan provinsi belum ditetapkan.
“Samarinda pada 2025 tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi 8,66 persen yang tertinggi di Kalimantan dan penurunan kemiskinan yang signifikan menjadi 3,4 persen,” tegasnya. (*)