Seputar Nusantara – Pemprov Kaltim bersama DPRD telah menetapkan APBD Kaltim tahun anggaran 2026, sebesar Rp15,15 triliun.
Jumlah ini turun signifikan dari APBD 2025 sebesar Rp21,74 triliun, atau turun sebesar Rp6,59 triliun.
Rudy Masud, Gubernur Kaltim, memastikan meski mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2025, namun dengan anggaran sebesar Rp15,15 triliun komitmen dan optimisme untuk membangun Kaltim.
Dirinya memastikan untuk TPP ASN baik PNS maupun PPPK akan tetap dialokasikan, dan tidak ada pemotongan jumlah TPP tersebut.
“Yang jelas hari ini bahwa tambahan penghasilan pegawai atau TPP seluruh ASN (PNS dan PPPK) Pemprov Kaltim semuanya aman terkendali,” kata Rudy Masud.
Selanjutnya, Program Gratispol dan Jospol juga akan dilanjutkan pada 2026 mendatang.
“Program Gratispol dan Jospol juga semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Bahwa ini bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Selain itu, Rudy Masud juga optimistis potensi dan peluang-peluang pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim akan terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Diketahui, dalam APBD 2026, pendapatan daerah ditarget sebesar Rp14,25 triliun, dengan target PAD sebesar Rp10,75 triliun.
“Untuk PAD akan lebih kencang lagi kedepan. Kita targetjan Rp10,75 triliun,” tegasnya. (*)