Seputar Nusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan langkah pembenahan terhadap Program Gratispol Pendidikan setelah pelaksanaannya pada 2025 dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Gubernur Kaltim, Rudy Masud, mengakui program tersebut belum berjalan optimal dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Menurut Rudy, sebagai program yang relatif baru, Gratispol Pendidikan masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun administratif yang berdampak pada belum maksimalnya penyaluran manfaat kepada mahasiswa.
“Program Gratispol Pendidikan masih tergolong baru, tentu terdapat kekurangan yang perlu segera dibenahi agar pelaksanaannya ke depan menjadi lebih optimal,” ujar Rudy Masud.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan demi penyempurnaan program tersebut.
“Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan akan segera melakukan pembenahan,” lanjutnya.
Rudy juga mengungkapkan, dari alokasi sekitar 32.000 mahasiswa pada tahun lalu, masih ada sebagian yang belum dapat menikmati beasiswa Gratispol.
Kondisi itu dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kesalahpahaman terkait persyaratan penerima.
Salah satu ketentuan yang kerap disalahartikan adalah syarat domisili, yakni penerima merupakan putra-putri Kalimantan Timur atau telah berdomisili minimal tiga tahun di wilayah Kaltim.
Selain itu, beasiswa hanya diperuntukkan bagi mahasiswa reguler, bukan peserta program eksekutif maupun ekstensi.
Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen meningkatkan tata kelola Program Gratispol Pendidikan, termasuk memperluas sasaran penerima.
Rudy menyebut peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi perhatian penting dalam kebijakan tersebut.
“Guru-guru juga kami utamakan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jika gurunya hebat, maka kita akan dapat melahirkan siswa dan mahasiswa yang hebat pula,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelayanan prima bagi seluruh pemohon beasiswa.
“Kita berharap seluruh pemohon beasiswa dapat memperoleh pelayanan terbaik, mengingat pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat,” sambung Rudy.
Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan program, pada 2026 Pemprov Kaltim menyiapkan kuota beasiswa untuk 159.006 mahasiswa dengan total pagu anggaran mencapai Rp1,37 triliun.
Dengan evaluasi dan pembenahan yang dilakukan, Pemprov berharap Program Gratispol Pendidikan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Timur. (*)