Seputar Nusantara – Rudy Masud akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik pengadaan mobil dinas operasional Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Isu tersebut mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, sehingga memicu sorotan publik terhadap pembelian kendaraan dengan nilai miliaran rupiah tersebut.
Ditempatkan di Jakarta
Rudy mengakui kendaraan dinas yang baru dibeli Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini memang ditempatkan di Jakarta.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menunjang mobilitas kepala daerah saat menghadiri berbagai agenda nasional.
“Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta, untuk menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, sebagai daerah lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kerap menjadi pusat perhatian dan tuan rumah kegiatan bertaraf nasional hingga internasional.
Karena itu, fasilitas kendaraan dinas gubernur dinilai perlu merepresentasikan citra daerah.
“Tamunya bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya. Jaga marwahnya Kaltim,” tegasnya.
Sesuai Aturan Permendagri
Terkait spesifikasi kendaraan, Rudy memastikan pengadaannya telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
Untuk kepala daerah, kendaraan jenis sedan dibatasi maksimal 3.000 cc dan jenis jeep maksimal 4.200 cc.
Ia menyebut mobil dinas yang diadakan Pemprov Kaltim memiliki kapasitas mesin 3.000 cc, sehingga masih dalam koridor regulasi.
“Soal harga, ada rupa ada harga, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja,” pungkas Rudy.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kritik warganet yang mempertanyakan urgensi pengadaan mobil dinas dengan anggaran Rp8,5 miliar di tengah efisiensi belanja daerah. (*)