Seputar Nusantara – Pemerintah Kota Samarinda melakukan langkah strategis untuk memperjuangkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan perhitungan dana transfer pusat ke daerah didasarkan pada data yang akurat dan terbaru.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin langsung pertemuan tersebut bersama jajaran pemerintah kota.
Ia menyebut audiensi ini menjadi kesempatan penting untuk memperbarui sejumlah data yang selama ini digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DAU.
“Saya sengaja meminta pimpinan OPD terkait mengikuti secara daring, karena kita ingin melakukan koreksi terhadap perhitungan DAU. Dasarnya harus data yang valid. Dari pemaparan para narasumber, ternyata memang ada data yang perlu kita perbarui,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh perangkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat memiliki gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi riil Samarinda.
Ia menegaskan bahwa perjuangan untuk meningkatkan alokasi DAU bukan hanya berkaitan dengan besaran anggaran daerah semata, melainkan juga menyangkut keberlanjutan pembangunan kota.
“Perjuangan ini bukan sekadar soal angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih dari itu, ini adalah upaya menjaga keberlanjutan pembangunan kota dan memastikan program-program berbasis kerakyatan tetap berjalan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun juga menyampaikan sejumlah faktor yang dinilai perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menghitung besaran DAU bagi Samarinda.
Salah satunya adalah dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang turut memengaruhi dinamika ekonomi di wilayah sekitar, termasuk meningkatnya kebutuhan material konstruksi serta lonjakan harga.
Selain itu, ia juga menyoroti tingginya jumlah penduduk non permanen yang beraktivitas di Samarinda, namun belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perhitungan fiskal pemerintah.
Tak hanya itu, Andi Harun juga mengusulkan agar pemerintah pusat meninjau kembali kota pembanding yang digunakan dalam formula perhitungan DAU, mengingat karakteristik Samarinda dinilai memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan daerah lain.
“Melalui pembaruan data yang akurat dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, Samarinda dapat kembali memperoleh alokasi DAU yang lebih besar,” tegasnya.
Ia berharap tambahan anggaran dari pemerintah pusat nantinya dapat mendukung berbagai program pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Tambahan anggaran ini diharapkan mampu menopang berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)