Seputar Nusantara – Samarinda ditetapkan sebagai salah satu dari 33 daerah di Indonesia yang akan mengembangkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Program ini menjadi bagian dari percepatan pengelolaan sampah berbasis energi yang dicanangkan pemerintah pusat.
Penetapan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Proyek ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan PSEL di berbagai wilayah.
Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 KLH, Amsor, menjelaskan bahwa pembangunan PSEL akan menggunakan skema investasi melalui Danantara tanpa membebankan tipping fee kepada daerah.
“Konsepnya menggantikan landfill. Sampah diolah menjadi energi listrik dan dibeli PLN untuk masyarakat,” jelas Amsor.
Ia menambahkan, daerah yang ingin terlibat wajib memenuhi sejumlah persyaratan, seperti kesiapan lahan, sistem pengelolaan di tingkat TPS, hingga pembiayaan pengangkutan sampah.
Meski regulasi menetapkan kapasitas minimal 1.000 ton per hari, KLH tetap membuka peluang bagi daerah dengan kapasitas lebih kecil melalui kerja sama antardaerah.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk mendukung realisasi program tersebut, bahkan tanpa harus bergabung dalam skema aglomerasi.
“Kalau ditanya siap, kami sangat siap. Bahkan tanpa aglomerasi pun, saya langsung setuju. Harus setuju,” tegasnya.
Saat ini, produksi sampah di Samarinda mencapai sekitar 600 ton per hari dari sektor rumah tangga dan komersial, belum termasuk sampah dari aliran sungai yang berpotensi menambah volume.
Sebagai langkah awal, Pemkot Samarinda telah melakukan pembenahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan yang kini beralih dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill, lengkap dengan fasilitas pengolahan air lindi.
Namun demikian, tantangan utama masih berada pada aspek pembiayaan, terutama untuk pengangkutan sampah jika melibatkan wilayah penyangga seperti Tenggarong, Handil, Muara Badak, hingga Marang Kayu.
“Persoalan utama ada di biaya angkut. Ini yang sedang kami hitung, apalagi di tengah efisiensi APBD,” ungkap Andi Harun.
Ia pun mendorong keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu pembiayaan lintas daerah agar proyek ini dapat segera terealisasi.
“Kalau ada dukungan provinsi, ini bisa lebih cepat terealisasi, tidak hanya untuk Samarinda tapi juga daerah lain,” lanjutnya.
Pemkot Samarinda berencana segera menindaklanjuti hasil audiensi dengan kajian teknis serta penyusunan surat kesiapan sebagai syarat pengajuan resmi proyek.
“Kita segera menindaklanjuti hasil audiensi dengan kajian teknis dan penyusunan surat kesiapan sebagai syarat pengajuan resmi. Ini solusi konkret, sampah selesai, energi juga dihasilkan,” pungkasnya. (*)