Seputar Nusantara – DPRD Samarinda gelar RDP bersama Pemkot Samarinda, membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2024.
Rapat dengar pendapat dipimpin Helmi Abdullah, Wakil Ketua DPRD Samarinda, dihadiri TAPD Samarinda, Selasa (25/7/2023) kemarin.
Helmi mengatakan rapat ini membahas asumsi untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2024.
Hal ini merupakan syarat untuk APBD Perubahan 2023.
Pemkot menargetkan akan mencapai anggaran hingga Rp 750 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai akhir tahun 2023 yang sementara masih berjalan, sedangkan minimal pencapaian PAD 2023 sebesar Rp 636 miliar.
“Belum final, Bulan Agustus 2023 akan finalisasi, kita masih bicara asumsi untuk sementara,” kata Helmi Abdullah.
Helmi menjabarkan pihaknya sangat mengapresiasi pencapaian PAD Pemkot Samarinda yang berangsur naik secara signifikan. Secara perencanaan pada tahun 2024 asumsinya akan menargetkan PAD hingga Rp 700 miliar.
“Tapi kami sangat apresiasi kinerja Pemkot Samarinda untuk terus meningkatkan PAD,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten II Pemkot Samarinda Ali Fitra Noor mengungkapkan secara keseluruhan untuk KUA pendapatan Kota Samarinda sebesar Rp 3,9 triliun begitupun dari sisi anggaran belanja.
Hal ini akan mempengaruhi dalam menentukan besaran APBD Murni 2024. Besaran KUA pendapatan tersebut belum termasuk Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran (SiLPA).
“Ini akan menjadi pijakan untuk APBD 2024, jumlahnya sama antara pendapatan dan belanja, baik peruntukan infrastruktur dan non infrastruktur,” sebutnya.
Kepala Bapenda Kota Samarinda, Hermanus Barus mengatakan bahwa secara perencanaan PAD Samarinda berasal dari pajak dan retibusi sebesar Rp 770 miliar dan Rp 3,130 triliun berasal dari dana transfer daerah.
Paling besar berasal dari pajak baik pembangunan, hiburan dan didominasi oleh pajak penerangan jalan. Totalnya dari pajak sebesar Rp 590 miliar.
“Sisanya Rp 180 miliar berasal dari retibusi, dan lain-lain,” pungkasnya. (adv)