Pendekatan yang dilakukan Pemkot Samarinda guna menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda harus tepat. Penetapan PKL ini merupakan salah satu program utama pemerintah.
Rusmadi selaku wakil walikota Samarinda berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan terhadap PKL Samarinda dengan cara yang humanis dan persuasif. Komisi I DPRD Samarinda menyetujui pendapat wakil walikota tersebut.
Joni Sinatra Ginting selaku anggota Komisi I DPRD Samarinda mengatakan cara yang disebutkan oleh wakil walikota tersebut bisa membuat PKL membuka diri dan mengerti maksud dari penertiban atau penataan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jangan jenuh-jenuh melakukan pendekatan humanis, saya yakin jika pak Wawali terus datang ke PKL dengan upaya persuasif mereka akan membuka diri,” ujarnya
Beberapa lokasi PKL yang dapat menyebabkan kenyamanan publik serta mengganggu kelancaran lalu lintas harus terus di perhatikan pemerintah. Oleh karena itu, jangka waktu untuk penetapan PKL ini tidak bisa dalam waktu yang singkat dan dinilai harus terakomodir dengan baik dan efektif.
If your business processed Visa or Mastercard payments from 2004 to 2019, you may be entitled to compensation from a $5.54 billion settlement fund.
Don’t delay—claims must be submitted by February 4, 2025.
Start your claim here: http://cardsettlement.top