Tolak Penghapusan Tenaga Honorer di Kaltim, DPRD Dukung Pertahankan Honorer di Bumi Mulawarman

Seputar Nusantara – Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kaltim, mendorong menjadikan pegawai honorer Satpol PP diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengaku Aakan memperjuangkan anggota Satpol PP untuk kesejahteraan pegawai.

“Andaikan bisa kita gunakan APBD daerah saja untuk sekitar tiga ribu ASN seluruh Kaltim. Saya kira kita cukup, tapi aturan yang membenturkan itu,” kata Hasan Masud, Senin (6/11/2023).

Sementara itu, Seno Aji, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, mendorong perubahan status anggota Satpol PP yang masoh honorer menjadi PPPK.

“Ini sangat perlu, kita sudah mendapatkan surat dari Kemenpan RB terkait hal ini. Kita minta eksekutif untuk segera menjawab, supaya status teman-teman Satpol PP yang sesuai UU bahwa Satpol adalah PNS itu kita bisa masukan,” ungkapnya.

“Maka kita mendorong Pak Pj Gubernur Kaltim untuk membuat surat ke menteri, bahwa nanti semua Satpol bisa jadi P3K,” lanjutnya.

Dengan demikian, ia menegaskan hal tersebut sedang dalam proses dan diharapkan ada tindak lanjutnya.

“Ini untuk seluruh kabupaten/kota, kemungkinan bisa seluruh Indonesia. Tapi kita tetap minta, Kaltim dan seluruh kabupaten/kota semua jadi bagian P3K,” tegasnya. (adv)