Seputar Nusantara – Pemkot Samarinda saat ini telah menyiapkan 155 sekolah inklusi, mulai dari tingkatan PAUD hingga SMA.
Pemkot tetap melakukan penetapan sekolah inklusi, meski saat ini pendidikan bagi penyandang disabilitas jadi kewenangan Pemprov Kaltim.
Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, mengatakan masyarakat disabilitas juga perlu mengikuti pendidikan yang sesuai dan mengikuti kurikulum umum.
“Mereka juga harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dan mengikuti kurikulum umum,” kata Puji, Rabu (8/11/2023).
Sri Puji Astuti juga menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia, seperti guru pendamping khusus untuk sekolah inklusi.
Guru pendamping khusus memegang peran penting dalam mendukung anak-anak penyandang disabilitas dalam belajar.
“Kami masih memerlukan peningkatan dalam SDM ini. Kami perlu melatih guru-guru pendamping khusus yang dapat memberikan perhatian individual kepada anak-anak ini,” jelasnya.
Menurut Puji, kondisi saat ini guru pendamping sekolah inklusi masih kurang di Samarinda.
“Sekarang lebih banyak anak inklusi yang terdaftar, namun SDM pendamping khusus masih terbatas,” tegasnya.
“Kami perlu mempertimbangkan insentif tambahan atau perbaikan sarana prasarana untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv)