Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, berpendapat pembaharuan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) harus dilakukan agar data akurat ketika pemberian bantuan dilaksanakan. Misalnya seperti pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang datanya harus sesuai dengan data pusat.
Menurutnya, data penerima bantuan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak diperbarui akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Adapun pembaharuan data diperlukan karena kondisi perekonomian penerima yang mungkin saja sudah meningkat atau sebaliknya.
“Kan tidak relevan dengan kondisi sekarang. Makanya saya sampaikan kepada Kadinsos yang baru menjabat. Tolong disandingkan data kita dengan Pusdatin. Beliau mengiyakan dan akan berangkat ke ibukota untuk memastikan bahwa data kita betul-betul update sampai saat ini, artinya sesuai BPS di tahun 2021,” jelasnya lengkap.
Selama ini, Komisi IV DPRD Samarinda telah menerima aduan masyarakat saat bantuan sosial diluncurkan pemerintah.
“Banyak sekali yang tidak sesuai antara data penerima dan kondisi di lapangan. Kita selalu mendapat keluhan dari masyarakat,” ujarnya.
Deni berharap sinkronisasi data dapat dilakukan sehingga aduan akibat tidak akuratnya data tidak terulang kembali.
This is the description of topic I take advantage of reading. https://proisotrepl.com/product/toradol/