Tinjau IKN, Banggar DPR RI Beri Dukungan Pendanaan Keberlanjutan Pembangunan IKN
Seputar Nusantara – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipredikai berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Banggar DPR RI juga memastikan soal keberlanjutan pendanaan agar agenda pembangunan IKN berjalan sesuai target.
Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, terdiri dari tiga batch pekerjaan.
Batch 1 (2025) yang merupakan kontrak tahun tunggal telah mencapai rata-rata progres konstruksi 76 persen (per-10 November 2025). Untuk batch 2 (2025–2027), saat ini tengah berlangsung proses kontrak dengan penyedia jasa, dengan progres telah terkontrak 3 paket fisik dan 6 paket manajemen konstruksi (per-10 November 2025).
Sementara untuk batch 3 (2026–2028) kini berada pada tahap persiapan tender.
Dari aspek pendanaan, pembangunan IKN mengandalkan tiga skema pembiayaan: APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.
Per-10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun, meliputi sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).
Sementara itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
“Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” kata Basuki.
Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah, menegaskan komitmen Banggar DPR RI.
“Kedatangan kami yang lengkap ini adalah bukti nyata komitmen DPR RI untuk terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“2 tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi di Kaltim pernah mencapai 7 persen,” ujarnya.
Dengan hadirnya dukungan dari berbagai pihak—mulai dari DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta—pembangunan IKN semakin menunjukkan bahwa agenda ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi upaya pemerataan pembangunan yang memberi ruang lebih besar bagi kemajuan wilayah timur Indonesia.
Kolaborasi yang terus menguat ini menjadi fondasi penting untuk memastikan IKN tumbuh sebagai pusat baru pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)