Staf Khusus Wapres Tinjau Kesiapan IKN, ASN Setwapres Disiapkan Bertahap Berkantor di Nusantara
Seputar Nusantara – Pemerintah terus mematangkan persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa, yang meninjau langsung kesiapan kawasan perkantoran kementerian dan lembaga negara di Nusantara.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang mendorong percepatan penempatan ASN agar segera mulai berkantor di IKN.
Tina menyebut langkah ini sebagai bentuk dukungan langsung dari Wakil Presiden terhadap proses transisi pemerintahan ke ibu kota baru.
“Bapak Wakil Presiden memberikan dukungan penuh. Bahkan beliau mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap mulai berkantor di IKN,” ujar Tina Talisa.
Selain meninjau kesiapan perkantoran, agenda kunjungan juga diisi dengan diskusi bersama Kepala Otorita IKN terkait pengembangan kawasan Nusantara ke depan.
Pembahasan mencakup potensi ekowisata serta rencana pemanfaatan energi bersih sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan.
“Kami juga melihat potensi pengembangan ekowisata ke depan. Tentu masih ada hal-hal yang perlu terus kita kawal bersama, termasuk implementasi energi bersih di kawasan ini,” jelasnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, rombongan Staf Khusus Wakil Presiden menyambangi sejumlah titik strategis di IKN.
Lokasi yang ditinjau antara lain kawasan wisata Glamping, Rumah Jabatan Menteri (RJM), Istana Wakil Presiden, Kantor Balai Kota Otorita IKN, hingga Istana Presiden.
Sejalan dengan arahan Wakil Presiden, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur serta ekosistem kerja bagi ASN yang akan berkantor di Nusantara.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses pemindahan berjalan bertahap dan optimal.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan,” pungkas Basuki. (*)