Ismail Latisi Tegaskan Program Buku dan LKPD Gratis Butuh Pengawasan Ketat
Seputar Nusantara – Ismail Latisi, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menekankan program buku dan lembar kerja peserta didik (LKPD) gratis oleh Pemkot Samarinda, membutuhkan pengawasan ketat.
Diketahui, menghadapi tahun ajaran baru 2025/2026, Pemkot Samarinda menyalurkan program buku pelajaran dan LKPD gratis bagi siswa SD dan SMP negeri di Kota Tepian.
Ismail Latisi menilai lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi berpotensi menjadikan program ini tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau sekolah negeri masih mewajibkan pembelian buku, itu sudah menyalahi aturan. Disdikbud harus segera bertindak,” ungkap Ismail Latisi, Jumat (4/7/2025).
Dirinya mengapresiasi LKPD yang disusun guru-guru lokal sebagai pengganti Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sebelumnya dibeli orang tua, namun menilai distribusinya yang dimulai awal bulan ini belum dibarengi informasi memadai.
“Larangan pungutan ini harus diumumkan secara terbuka. Bukan hanya lewat surat edaran internal. Wali murid perlu tahu apa yang menjadi hak anak-anak mereka,” jelasnya.
Ismail meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menutup celah pungutan berkedok sumbangan atau pembelian buku tambahan.
Ia menekankan pentingnya penindakan tegas bagi sekolah yang melanggar aturan, demi menjaga kredibilitas program pendidikan gratis.
“Artinya ini bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang benar-benar gratis dan berkualitas,” tegasnya. (adv)