Samri Shaputra Soroti Rencana Penerapan Parkir Berlangganan di Samarinda

Seputar Nusantara – Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, menyoroti rencana Pemkot Samarinda menerapkan parkir berlangganan di Kota Tepian.

Rencana penerapan parkir berlangganan ini sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan solusi mengatasi persoalan juru parkir liar.

Meski begitu, Samri menyebut penerapan parkir berlangganan ini akan turut berdampak pada persoalaan ekonomi para juru parkir.

“Keberadaan jukir liar tidak bisa dipandang semata-mata sebagai gangguan ketertiban. Di balik praktik liar itu, ada persoalan ekonomi yang tidak boleh diabaikan,” kata Samri Shaputra.

“Masalah jukir liar ini sudah masuk ke urusan perut. Kalau pemerintah tidak melihat sisi ini, potensi kriminalitas malah bisa meningkat,” lanjutnya.

Meski begitu, Samri tetap mendukung rencana penerapan sistem parkir berlangganan dalam konteks penguatan PAD dan transparansi pengelolaan retribusi.

Apalagi, melalui skema ini, pengguna parkir akan dikenakan tarif Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat dan Rp480 ribu untuk roda dua.

Adapun kendaraan yang berlangganan akan menerima kartu serta stiker khusus sebagai tanda resmi dan terbebas dari pungutan tunai di lapangan.

Namun, Samri menegaskan keberhasilan sistem ini tidak cukup hanya dari sisi teknis atau digitalisasi. Pemerintah juga harus berani masuk ke persoalan sosial yang mendasari munculnya praktik jukir liar.

“Jangan hanya mengejar target PAD, tapi kemudian menghilangkan pekerjaan orang. Yang terjadi nanti, mereka hanya pindah lokasi, bukan berhenti,” tegasnya.

Dirinya menyarankan agar para jukir liar yang selama ini menggantungkan hidup dari parkir diberdayakan dan difasilitasi untuk masuk ke dalam sistem resmi.

“Bahkan pemerintah bisa menghitung potensi pendapatan mereka dan menawarkan skema yang saling menguntungkan,” pungkasnya. (adv)