SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Pengerjaan proyek Jalan Soekarno Hatta disebut-sebut mengalami hambatan. Hal ini membuat Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmi bersuara. Saat ditemui usai Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kutim, Senin (13/5/2024) Jimmi mengutarakan sejumlah penyebab terhambatnya proyek jalan tersebut. Menurutnya ada sejumlah lahan yang urusan pembayarannya masih mengalami kendala, sehingga menimbulkan sengketa berkaitan dengan lahan yang akan dikerjakan oleh Pemkab Kutim.
“Tahun ini kendala pembayaran lahan, pemerintah perlu melakukan pembenahan lebih lanjut berkaitan dengan ini,” kata Jimmi.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai masalah sepele. Karenanya pemerintah harus bisa menentukan titik-titik yang akan dibangun untuk mengentaskan urusan lahan yang belum selesai.
Dia menyoroti bahwa meskipun beberapa aspek proyek telah diselesaikan, pembayaran lahan yang terhenti pada tahun 2025 menjadi penanda adanya hambatan serius dalam progres proyek tersebut. Menurutnya Pemkab Kutim harus mengambil langkah cepat dalam menangani perkara tersebut.
“Meskipun sebagian besar persiapan proyek telah selesai, seperti konstruksi yang direncanakan untuk tahun 2025, namun pembayaran lahan yang terhenti merupakan indikasi bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi,” jelasnya.
Jimmi menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dalam menangani sengketa lahan tersebut untuk memastikan kelancaran proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa lahan ini agar proyek dapat dilanjutkan tanpa hambatan lebih lanjut,” pungkasnya.