SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Program beasiswa yang digagas Pemkab Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim menuai sorotan dari Ketua DPRD Kutim, Joni.
Joni menyebut, sosialisasi terkait dengan keberadaan beasiswa ini masih belum optimal. Pasalnya tak semua kawasan pelosok Kutim mengetahui tentang adanya program beasiswa ini. Hal ini tentunya merugikan generasi muda yang hidup di daerah pelosok.
“Sosialisasinya harus lebih massif, dan terus menerus dilakukan. Kalau tidak, bagaimana anak-anak kita yang tinggal di pelosok desa, di pedalaman tahu kalau ada beasiswa,” tegas Joni.
Minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemkab Kutim atau Disdikbud Kutim ini tentunya berpotensi menghambat kemajuan pendidikan di Kutim. Beasiswa yang dimaksudkan untuk membantu meringankan biaya pendidikan, khususnya bagi siswa kurang mampu, menjadi tidak efektif karena tak tepat sasaran.
Karenanya, ia meminta Disdikbud Kutim untuk bisa berkoordinasi dengan DPRD Kutim. Sehingga ke depannya, kolaborasi bisa dilakukan untuk memastikan program beasiswa ini berjalan dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kita dorong Dinas Pendidikan untuk lebih gencar menyosialisasikan program beasiswa ini, terutama ke daerah-daerah terpencil. Kita juga akan upayakan peningkatan anggaran untuk program ini jika memungkinkan,” ujarnya.
Untuk informasi, program Beasiswa Kutim akan dibuka pada 5 Juli 2024 hingga 17 Agustus 2024 nanti. Dari informasi yang dikumpulkan, pelajar dan mahasiswa yang sudah terdaftar dan dinyatakan lolos dalam program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) yang digagas Pemprov Kaltim tidak perlu mendaftar. Karena, untuk penerima BKT dipastikan akan tertolak oleh sistem.