SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa proyek-proyek yang tidak mencapai target realisasi, akan memberikan kerugian pada masyarakat.
Contohnya, proyek jalan yang harusnya bisa diselesaikan dengan anggaran yang ada, namun karena progressnya berjalan lambat, maka masyarakat tidak bisa merasakan manfaatnya secara maksimal.
“Misalnya karena terbatas waktu, jalan hanya selesai di progress 50 persen. Akhirnya rakyat tidak bisa merasakan jalan tersebut 100 persen,” beber Yan.
Situasi ini bukan hanya terjadi pada pembangunan jalan. Namun pada sektor-sektor lain yang juga turut dikerjakan Pemkab Kutim. Selain itu, Yan juga menyoroti anggaran untuk tahun 2024 yang hanya sekitar Rp 6,5 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap akan hangus menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dan tidak bisa langsung digunakan kembali.
“Anggaran yang besar itu pada tahun 2023 dan sudah bisa dipakai karena tercatat dalam skema MoU yang disepakati. Kalau tidak terserap, maka akan hangus. Untuk bisa dipakai kembali perlu waktu,” bebernya.
Oleh karena itu, Yan meminta Pemkab Kutim untuk lebih proaktif dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar terhindar dari pemborosan.
“Kita berharap di masa mendatang, pemerintah dapat lebih maksimal dalam menyerap anggaran demi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Selain itu, ia juga meminta Pemkab Kutim untuk bisa lebih aktif dalam melakukan pengawasan kepada pihak-pihak yang mengerjakan pembangunan infrastruktur di Kutim. Dengan begitu, proyek yang ada bisa dijalankan sesuai dengan target realisasi yang sudah ditetapkan.