Ketua DPRD Kutim Minta Pemerintah Lebih Serius dalam Penganggaran di Sektor Pendidikan

SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Joni meminta pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Kutim untuk bisa lebih serius dalam menyusun rencana anggaran untuk sektor pendidikan. Dia mengusulkan agar Pemkab Kutim bisa menggelar rapat khusus untuk menuntaskan kendala-kendala yang menyebabkan realisasi anggaran di sektor pendidikan tidak mencapai target.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan bahwa APBD Kutai Timur terbilang besar. Sehingga ketentuan untuk mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan bukan lah hal yang mustahil untuk dilakukan.

“Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mencapai ketentuan 20 persen ini. Ini yang harus diatur dengan baik oleh pemerintah,” bebernya.

Joni mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis bagi masa depan Kutai Timur. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan anggaran pendidikan sebagai upaya jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

“Investasi di sektor pendidikan adalah investasi untuk masa depan daerah. Kita harus serius agar generasi mendatang bisa lebih baik,” ujarnya, seakan memberi peringatan.

Tak berhenti di situ, Joni menegaskan bahwa DPRD Kutim akan terus mengawal perkembangan realisasi anggaran ini. Ia berjanji akan memberikan masukan dan dukungan kepada pemerintah daerah, demi memastikan pendidikan di Kutim tidak hanya sekadar wacana.

“Kami akan terus memantau penggunaan anggaran ini. DPRD siap memberikan masukan dan dukungan agar proses ini berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Di akhir pembicaraan, Joni menyerukan kerjasama dari semua pihak. Baik pemerintah, DPRD, hingga masyarakat, untuk bersatu dalam memajukan pendidikan di Kutim. Ia optimis bahwa dengan sinergi yang baik, target 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan dapat tercapai, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah.