SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – DPRD Samarinda melalui Ketua Komisi II, Fuad Fakhruddin meminta agar Pemkot Samarinda bisa lebih memperhatikan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Tepian.

Menurutnya, keberadaan PKL di Samarinda tidak semata-mata bisa dihilangkan dengan cara ditertibkan. Diperlukan perlakuan khusus bagi para PKL, dan program yang komprehensif untuk menata para PKL tersebut.

Permintaan tersebut disampaikannya karena ia menyadari bahwa keberadaan PKL menjadi tantangan besar bagi program penataan wajah kota yang saat ini terus dikerjakan Pemkot Samarinda.

“Karena itu kami paham bahwa pemerintah tidak bisa bekerja seorang diri. Mereka (pemerintah) perlu berkolaborasi dengan melibatkan banyak pihak,” beber Fuad.

Fuad mengusulkan agar Pemkot Samarinda bisa menggadeng masyarakat, dan pihak-pihak terkait agar bisa menemukan solusi untuk menangani keberadaan PKL di Kota Tepian.

Di sisi lain ia mengingatkan bahwa Pemkot Samarinda harus bersikap tegas dalam menangani keberadaan PKL di Samarinda. Namun pemerintah juga harus bisa memberikan solusi atau kebijakan alternatif sehingga meminimalisir jumlah pihak yang dirugikan dalam penanganannya.

Karena menurutnya, PKL tetap menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat. Khususjnya dalam konsep ekonomi kerakyatan. Sehingga bagaimana pun juga, menurutnya, PKL adalah warga Samarinda.

Dia mengakui bahwa persoalan PKL ini sejatinya tidak hanya terjadi di Samarinda. Namun daerah-daerah lain di Kaltim, bahkan di Indonesia tentunya mengalami hal ini.

“Masyarakat juga harus mau diatur. Kalau memang tempatnya bukan untuk berjualan, ya mohon untuk tidak berjualan di lokasi tersebut,” sambungnya.

Fuad memberikan pemahaman bahwa pemerintah tentu tidak bermaksud membatasi upaya warga dalam mencari nafkah. Namun semua pihak tentu harus bisa mengindahkan aturan-aturan yang sudah ada.