SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain kembali menyinggung status tenaga pengajar yang ada di Samarinda. Menurutnya masih banyak tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang statusnya masih honorer.
Status honorer tersebut tentunya membuat guru dan para tenaga pendidik kurang sejahtera. Karena pendapatan yang diperoleh tidak semaksimal jika guru-guru dan tenaga kependidikan tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Soal status guru-guru ini, Pemkot Samarinda harus bisa mengambil sikap tegas. Karena ini kaitannya dengan kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan itu,” terang Sani.
Di kalangan masyarakat, Sani juga menyadari bahwa status guru belum mendapatkan penghargaan yang layak. Karenanya ia mendorong agar pemerintah daerah bisa mengambil langkah konkret untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru.
Sani meyakini, dengan kebijakan yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif dan bermutu tinggi di Samarinda.
“Kalau mau meningkatkan mutu pendidikan di Samarinda, salah satunya kesejahteraan guru harus ditingkatkan juga,” sambungnya.
Sani mengingatkan bahwa guru memiliki peran sentral dalam membentuk generasi muda yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perhatian lebih diberikan kepada kesejahteraan mereka.