SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim meminta Pemkot Samarinda bisa adil dalam upaya menertibkan kota. Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda harus bisa melihat iklim usaha yang ada di Samarinda.
Salah satu yang ia maksud adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap menjadi sasaran penertiban pemerintah. Para PKL tersebut menurut Rohim kerap ditertibkan dengan mengatasnamakan ketertiban kota.
“Kalau itu dijadikan alasan, harusnya Pemkot Samarinda bisa memberikan solusi. Misalnya dengan menyediakan tempat untuk PKL tersebut berjualan,” ucap dia.
Menurutnya, penertiban PKL tidak boleh mengurangi keberadaan pelaku usaha, yang merupakan bagian penting dari perekonomian kota. Karena diakuinya banyak warga Samarinda yang berprofesi sebagai PKL dan menggantungkan nasib mereka dengan pekerjaan tersebut.
Rohim mengakui, tentu akan menjadi dilemma tersendiri bagi pemerintah kota yang ingin menata daerahnya, dan harus berhadapan dengan PKL. Namun menurutnya, sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus bisa memberikan kesempatan bagi warganya untuk menjalankan usaha mereka.
“Sudah tentu pemerintah dilema, dan ini yang jadi PR besar. Bagaimana pemerintah bisa memberi ruang bagi PKL, sambal menata kotanya,” sambungnya.
Dengan memberikan solusi yang tepat bagi PKL, Rohim menilai pemerintah dapat mencapai keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan usaha para PKL, sehingga visi menjadikan Samarinda sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata dapat terwujud tanpa mengorbankan pelaku usaha kecil.