SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Dalam menangani perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) illegal di Samarinda, Pemkot Samarinda tidak bisa bekerja seorang diri. Karenanya, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal meminta peran serta PT Pertamina untuk mengambil langkah.
Menurutnya, PT Pertamina bisa dan berhak bersikap tegas dalam memberantas perdagangan BBM illegal. Terutama penjualan BBM bersubsidi jenis pertalite yang pemanfaatannya harusnya dioptimalkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tindakan tegas dari Pertamina diperlukan untuk mengatasi polemik yang terus berkembang terkait keberadaan pertamini ilegal di berbagai sudut kota dan pemukiman,” kata Joha.
Ia mengakui, manfaat keberadaan Pertamini dalam memudahkan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), terutama di daerah terpencil. Namun, keberadaan pertamini ilegal menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan potensi pelanggaran hukum.
“Meskipun masyarakat mendapat kemudahan akses, namun pertamini ilegal ini dianggap melanggar regulasi dan tidak memiliki izin resmi,” ujarnya.
Perhatian juga diberikan terhadap potensi bahaya keberadaan pertamini, yang sering kali menjadi sumber kebakaran di beberapa wilayah, termasuk Samarinda.
“Kita perlu waspada, karena dalam beberapa kasus, kebakaran yang disebabkan oleh mesin pertamini telah menelan korban jiwa. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak,” pungkasnya.