DPRD Soroti Isu Upah Pekerja Teras Samarinda yang Belum Dibayarkan Kontraktor

SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Media sosial dihebohkan dengan informasi belum dibayarnya upah para pekerja yang mengerjakan pembangunan Teras Samarinda, di kawasan Tepian Mahakam Samarinda.

Dari informasi tersebut, para pekerja mengaku kontraktor yang menyewa jasa mereka belum melunasi kewajiban mereka. Padahal, Teras Samarinda sudah mulai beroperasi dan dibuka untuk umum sejak awal September.

Informasi itu pun sampai ke telinga Anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Sorotan tajam pun ia sampaikan berkaitan dengan dugaan tunggakan upah yang dialami para pekerja.

Karenanya, ia mendesak agar pihak yang dimaksud bisa segera menuntaskan kewajiban mereka terhadap para pekerja.

“Jangan sampai proyek Teras Samarinda ini justru memberikan kerugian untuk beberapa pihak. Dalam hal ini, para pekerja yang sudah bersusah payah mengerjakannya,” tegas Deni.

Ia juga menyinggung langkah hukum yang bisa diambil para pekerja. Menurutnya, hal tersebut wajar untuk dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan proyek tentu ada aturan hukum yang berlaku.

“Jadi mereka pasti punya kuasa hukum. Aturannya akan mengatur soal perjanjian kerja, terkait gaji dan lain-lain. Ada upah yang harus segera dibayarkan,” sambungnya.

Dia menambahkan, menurutnya penting untuk memastikan seluruh perjanjian dan kontrak kerja itu mengatur perihal upah dan lain sebagainya. Menurutnya, jika tidak ada kontrak kerja, pemerintah selaku pengguna jasa bisa memberikan catatan khusus kepada kontraktir yang dimaksud.

Situasi ini menurutnya menjadi ketimpangan tersendiri, antara status Teras Samarinda sebagai ikon baru kota dan masalah tunggakan upah yang terjadi.

“Maka sangat bertolak belakang, kan kita pasti tidak ingin itu mencoreng citra kota. Kontraktor juga jangan menunda-nunda, ayo gentleman, selesaikan apa yang sudah di jalankan, harus dan wajib berikan haknya,” tegasnya.