SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda untuk bisa lebih memperketat pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang ada di Kota Tepian.
Khususnya kepada perusahaan konstruksi yang menjadi kontraktor dalam sejumlah proyek pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Samarinda.
Permintaan ini ia sampaikan setelah melihat polemic dugaan keterlambatan pembayaran upah yang terjadi pada pekerja konstruksi yang mengerjakan proyek Teras Samarinda.
“Permasalahan seperti ini harus segera ditangani. Karena bisa jadi contoh yang tidak baik kalau tidak ada sanksi tegasnya,” jelas Deni.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja Disnaker Samarinda yang sudah mengambil langkah dengan memanggil pihak kontraktor yang diduga terlibat. Sayangnya, dari informasi yang ia terima, pihak yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut.
“Disnaker infonya sudah melakukan tiga kali pemanggilan. Tapi mereka tidak datang,” sambungnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Samarinda harus memiliki kantor di Kota Tepian. Dengan begitu, jika ada kejadian serupa, Pemkot Samarinda bisa lebih mudah mengambil langkah dan berkoordinasi.
“Kami, dan kita semua tentu berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Harapan kami, semua proyek yang dikerjakan selesai, tanpa adanya utang-utang kepada pihak-pihak yang terkait,” pungkasnya.