KPU Balikpapan Keluhkan Belum Ditandatanganinya NPHD Bersama Pemkot Balikpapan

Seputar Nusantara – Noor Thoha, KPU Balikpapan menyoroti soal belum dilakukannya Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemkot Balikpapan dan pihak KPU.

Padahal, Noor Thoha menyebut penandatanganan NPHD mestinya paling lambat dilakukan 10 Novembet lalu, sesuai ketentuan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami mendapat informasi bahwa penandatanganan NPHD akan dilakukan pada minggu kedua bulan Desember nanti. Tapi itu juga belum pasti. Kalau soal kendala, itu ada di pihak Pemkot Balikpapan,” kata Noor Thoha, Senin (27/11/2023).

Noor Thoha menyebut, Balikpapan merupakan satu-satunya daerah di Kalimantan Timur yang belum menyelesaikan NPHD.

NPHD merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penganggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

“Kalau untuk tahapan pilkada, kami masih menunggu jadwal resmi dari KPU pusat. Informasinya, jadwal tahapan akan keluar pada 27 November nanti,” jelasnya.

Thoha menegaskan adanya kemungkinan perubahan, antara bisa dimajukan atau sebaliknya. Jika penandatanganan NPHD terlambat dan jadwal tahapan pilkada sudah keluar, maka akan menjadi masalah bagi KPU Balikpapan.

Pasalnya, setiap tahapan pilkada membutuhkan anggaran yang sebelumnya harus disiapkan.

“Artinya, kami tidak bisa melaksanakan tahapan Pilkada tanpa anggaran. Tahapan tidak boleh mendahului anggaran. Kami berharap penandatanganan NPHD segera dilakukan agar tidak mengganggu proses Pilkada,” tegasnya. (*)