Hearing Soal Insentif GTK, Ketua MKKS SMP Negeri Samarinda Sampaikan 10 Usulan
Seputarnusantara.net – Dalam hearing bersama DPRD Kota Samarinda dan berbagai pihak, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Samarinda, Mulyadi, selaku perwakilan MKKS tersebut menyampaikan 10 poin usulan.
“Hari ini membahas tentang gaji Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), honorer, dan anggaran pendidikan. Dari ketiga pembahasan itu, kami mengajukan 10 usulan,” terang Mulyadi.
Poin usulan pertama yakni mereka mengajukan soal anggaran pendidikan Kota Samarinda dari APBD sebesar minimal 25 persen.
“Pertama, pastikan anggaran pendidikan dari APBD itu minimal bisa 25 persen,” sebut Mulyadi.
Selanjutnya, pada poin kedua, dirinya menyampaikan usulan agar pegawai honorer atau GTK dibayar sesuai dengan minimal UMK Samarinda oleh Pemkot.
“Kalau UMK Samarinda itu adalah 3.150.000 karena selama ini GTK honorer juga sangat variatif,” tambahnya.
Selain itu, kejelasan terkait insentif guru juga menjadi poin dalam penyampaian tersebut.
“APBD perubahan telah disahkan oleh DPRD. Secara otomatis harus berani menjelaskan apakah insentif yang diterima guru baik honor atau PNS,” ujarnya.
Selama ini Mulyadi mengaku bahwa kebijakan insentif dari Pemkot masih belum jelas. Misalnya, Pemkot menyebut bahwa insentif akan diberikan sebesar 700.000. Namun, insentif pegawai negeri daerah yang menerima tunjangan profesi, guru swasta, serta guru di bawah naungan Departemen Agama masih akan ditinjau kembali.
Poin keempat, terdapat usulan agar dana Bosda ditingkatkan. Hal ini dikarenakan dana Bosda tidak pernah mengalami peningkatan selama 13 tahun lamanya.
“Saya mengusulkan agar dana Bosda yang telah 13 tahun ini tidak pernah mengalami kenaikan dinaikkan,” jelasnya.
Kelima, Mulyadi menyampaikan usulan terkait tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan jabatan, masa kerja, kinerja, dan pengalaman.
Lebih lanjut, Mulyadi juga meminta anggaran dapat dialokasikan untuk peningkatan SDM di Samarinda, misalnya kucuran dana untuk lomba-lomba.
Poin usulan selanjutnya membahas mengenai bantuan sarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Mulyadi turut menyinggung soal program Pro Bebaya yang kini tengah berjalan.
“Program Pro Bebaya yang dilaksanakan pemerintah kota ini cukup baik. Tetapi, ada anggaran pendidikan yang sebaiknya langsung diberikan kepada sekolah sehingga sasarannya jelas,” tegasnya.
Dirinya berharap agar usulan-usulan tersebut dapat diakomodasi berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku.
“Harapannya berdasarkan kebijakan yang berlaku karena ini dibahas secara bersama,” tutupnya.