Seputar Nusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan percepatan serapan anggaran pada tahun 2026 dengan capaian minimal 30 persen pada triwulan pertama.
Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat kepercayaan pemerintah pusat dalam penyaluran dana transfer.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa APBD Kaltim tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun.
Angka tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan proyeksi awal yang mencapai Rp21 triliun, mencerminkan tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan struktur keuangan daerah yang masih rentan karena ketergantungan terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Fluktuasi harga komoditas serta penyesuaian kebijakan fiskal nasional turut memengaruhi kemampuan belanja daerah.
“Situasi ini menjadi pembelajaran penting bagi daerah untuk memperkuat fondasi keuangan agar lebih tahan terhadap dinamika eksternal,” ujar Sri Wahyuni.
Ke depan, Pemprov Kaltim akan memfokuskan upaya pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai
sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan.
Meski kontribusi PAD dalam beberapa tahun terakhir mulai mendekati nilai TKD, capaian tersebut dinilai belum cukup untuk menjamin ketahanan fiskal jangka panjang.
“Masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal, baik dari pelaku usaha besar maupun dari wajib pajak individu,” jelasnya.
Selain mendorong PAD, Pemprov Kaltim juga berupaya meningkatkan TKD melalui kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Salah satu indikator yang dikejar adalah percepatan realisasi belanja, dengan pengendalian kas dan evaluasi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun.
“Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara kapasitas keuangan daerah dengan komitmen pembangunan yang telah direncanakan,” tegas Sri Wahyuni. (*)