Seputar Nusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim mulai melakukan penyesuaian rencana pembangunan menyusul adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut mendorong dilakukannya pemetaan ulang terhadap sejumlah program yang berpotensi dijadwalkan ulang pada tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa proses pemetaan awal saat ini tengah berjalan guna menentukan proyek mana yang masih memungkinkan untuk ditunda tanpa mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Selama masih ada akses lain yang memadai, proyek bisa ditunda tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Salah satu hasil pembahasan sementara menunjukkan dua proyek infrastruktur jalan yang direncanakan untuk ditunda, yakni pembangunan jalan di Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, serta peningkatan akses jalan menuju Bandara APT Pranoto Samarinda.
Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan jalur alternatif yang masih dapat dimanfaatkan warga.
Di sisi lain, Abdulloh menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran tidak serta-merta mengesampingkan sektor infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan jalan dan sarana pendukung lainnya tetap memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Infrastruktur tetap dipandang sebagai sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Pada tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer mencapai Rp5,89 triliun.
Lebih lanjut, Abdulloh menegaskan DPRD Kaltim bersama pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
“Efisiensi adalah tantangan bersama. Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan di Kaltim tetap bisa berjalan sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya.
Pembahasan lanjutan terkait pemetaan program dan prioritas pembangunan daerah akan terus dilakukan agar dampak pemangkasan anggaran dapat diminimalkan. (*)