Inflasi Kaltim 2025 Capai 2,68 Persen, BPS Laporkan Masih Lebih Rendah dari Nasional
Seputar Nusantara – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat laju inflasi tahunan (year on year/y-on-y) Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2025 berada di angka 2,68 persen. Capaian tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencapai 109,80.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menyebutkan bahwa tingkat inflasi tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional, meskipun menunjukkan percepatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Inflasi tahunan Kalimantan Timur pada 2025 sebesar 2,68 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi 2024 yang tercatat 1,47 persen,” ujar Yusniar.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menandakan adanya peningkatan laju kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan wilayah penghitungan IHK, seluruh empat kabupaten/kota di Kalimantan Timur tercatat mengalami inflasi secara tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Berau dengan angka 2,82 persen.
Selanjutnya disusul Kota Balikpapan sebesar 2,71 persen, Kota Samarinda sebesar 2,70 persen, dan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,08 persen.
Inflasi y-on-y tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan tertinggi sebesar 4,72 persen.
Selain itu, kelompok kesehatan naik 1,41 persen, transportasi sebesar 1,79 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,33 persen, pendidikan sebesar 2,80 persen, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 1,68 persen.
“Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mencatat kenaikan cukup signifikan sebesar 12,55 persen,” tambahnya.
Sementara itu, beberapa kelompok pengeluaran justru mengalami penurunan indeks. Kelompok pakaian dan alas kaki turun 1,43 persen, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang menurun tipis sebesar 0,04 persen.
Penurunan juga terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,22 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,32 persen. (*)