Seputar Nusantara – Ribuan massa dari berbagai kalangan, terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, masyarakat, dan elemen lainnya tergabung dalam Aliansi Mahakam menggeruduk DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025).
Ribuan massa ini menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan.
Dalam orasinya, mahasiswa berulang kali mengingatkan agar semua yang hadir tetap menjaga ketertiban.
Aliansi Mahakam menekankan aksi yang digelar bukan tempat untuk anarkis, melainkan ruang untuk menyampaikan suara rakyat.
Para peserta aksi diingatkan agar waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba memprovokasi.
Tuntuan yang disampaikan meminta Anggota DPRD Kaltim, diminta menemui para peserta aksi unjuk rasa untuk mendengarkan sejumlah tuntutan.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan di antaranya reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan isu lingkungan.
Massa juga menolak RUU KUHAP karena dianggap bisa merugikan hak-hak warga dalam proses hukum.
Selain itu, mereka mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah serius memperkuat pemberantasan korupsi.
Massa juga mendorong percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat agar kelompok rentan dan komunitas adat mendapat payung hukum yang lebih kuat.
Tidak berhenti di sana, massa juga menyuarakan penolakan terhadap tunjangan mewah DPR. Bagi mereka, pemotongan fasilitas adalah simbol penghematan dan etika pejabat publik.
Di bidang pendidikan, mereka menekankan perlunya perhatian lebih pada kesejahteraan guru dan dosen, serta akses pendidikan yang lebih layak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kantim.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan gerbang DPRD Kaltim dengan kondisi yang terpantau kondusif. (*)