DPRD Samarinda Ingatkan Potensi Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat Turut Berdampak ke Daerah

Seputar Nusantara – Kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah pusat diprediksi akan berdampak pada alokasi anggaran ke daerah, termasuk Kota Samarinda.

Sebelumnya, Andi Harun, Wali Kota Samarinda, mengatakan Pemkot Samarinda bersiap menghadapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

“Kita sudah memperhitungkan dan bisa mengadaptasi efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan nasional,” kata Andi Harun.

Efisiensi anggaran ini pun turut disoroti Ismail Latisi, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda.

Ismail Latisi mendorong agar kebijakan ini tetap mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

“Jangan sampai program yang dijalankan tidak selaras dengan kondisi keuangan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di sektor lain,” ungkap Ismail Latisi, Sabtu (15/2/2025).

Selain itu, Ismail juga menyoroti kemungkinan dampak dari efisiensi anggaran terhadap tenaga kerja.

Sebab, banyak yang menilai bahwa pemangkasan anggaran berpotensi pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, terutama yang bergantung pada dana pemerintah.

“Terkait dengan adanya PHK di berbagai instansi, perlu dilihat lebih dalam apa penyebab utamanya. Tidak semua PHK semata-mata terjadi karena efisiensi anggaran,” jelasnya.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan apakah kebijakan efisiensi anggaran benar-benar menjadi faktor utama dalam pemutusan kerja tersebut.

Jika dalam pelaksanaan program MBG memang diperlukan efisiensi anggaran yang berdampak pada PHK, maka pemerintah harus mencari solusi yang tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan pihak lain,” tegasnya. (adv)