SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Memulai tahun ajaran baru 2024/2025, polemik iuran sekolah di Kutai Tmur (Kutim) kembali mencuat. Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui pun angkat bicara berkaitan dengan urusan ini.
Ia menilai praktik penggalangan dana di sekolah-sekolah berpotensi memberatkan peserta didik, dan orang tua mereka. Terlebih dalam hearing yang digelar DPRD Kutim, masih banyak orang tua yang mengeluhkan terkait iuran tambahan yang dibebankan pada mereka.
“Ini tentu memberatkan siswa dan orang tuanya. Tentu saja ini menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat,” ungkap Yan.
Dari hasil penyelidikan, terlihat bahwa beberapa iuran tersebut adalah buah dari kesepakatan antara pihak sekolah dan komite sekolah. Iuran tambahan ini sering kali disepakati oleh orang tua yang menginginkan fasilitas lebih baik bagi anak-anak mereka, seperti pemasangan AC di ruang kelas.
Namun, bagi sebagian siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas, kesepakatan ini justru menjadi beban yang sulit ditanggung.
Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan harus segera turun tangan, terutama Kepala Dinas, untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait penerimaan iuran ini. Yan mengingatkan bahwa pemerintah telah berkomitmen pada program pendidikan gratis, yang menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan daerah.
“Pendidikan gratis yang dimaksud ini pembebasan biaya SPP untuk tingkat SD dan SMP. Tapi perlu dipahami, bahwa gratis tidak berarti seluruh biaya pendidikan ditanggung,” tutupnya.