Anggota DPRD Kutim Minta Sekolah Bisa Lebih Transparan dalam Penggalangan Dana

SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui meminta sekolah-sekolah di wilayahnya untuk bisa lebih transparan dalam melakukan penggalangan dana. Pasalnya tidak semua peserta didik berasal dari latar belakang ekonomi yang sama.

Jika tidak transparan, Yan menerangkan bahwa yang akan timbul di masyarakat hanya pertanyaan tentang kegunaan dana yang digalang. Karenanya, sekolah harus bisa memberikan penjelasan atas setiap rupiah yang mereka tarik dari orang tua siswa.

“Dari informasi yang kami terima, iuran-iuran ini buah kesepakatan antara pihak sekolah dan komite sekolah. Tapi pemanfaatannya dan kegunaannya harus bisa dijelaskan sejelas-jelasnya ke orang tua,” bebernya.

Yan menerangkan bahwa sejatinya biaya sekolah berupa SPP sudah ditanggung oleh pemerintah. Bahkan pemerintah daerah sudah menanggung sejumlah biaya, seperti biaya seraham sekolah yang diutamakan untuk anak-anak dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

Namun memang ada beberapa program yang digagas Komite Sekolah, seperti pengadaan pendingin ruangan. Kebijakan tersebut merupakan musyawarah antara pihak sekolah dan orang tua siswa, dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah.

“Kalau memang iurannya untuk pembangunan fasilitas sekolah yang harusnya ditangani pemerintah, silakan lapor. Karena pemerintah harus mengambil tindakan tegas,” tambahnya.

Apa yang dikatakan Yan ini menjadi alarm bagi sekolah-sekolah di Kutim untuk lebih transparan dan bijak dalam mengelola iuran dari orang tua murid. Di sisi lain, masyarakat pun didorong untuk lebih kritis dan aktif dalam musyawarah terkait iuran, agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi sebagian siswa.