Seputar Nusantara – Terjadinya penabrakan oleh tongkang pengangkut batu bara kepada pilar Jembatan Mahakam menjadi sorotan dari DPRD Samarinda. Komisi III DPRD Samarinda, Anhar menyatakan bahwa hal tersebut seharusnya tidak lepas dari dari peran pengawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda.
Anhar menyampaikan bahwa KSOP memiliki Tugas, Pokok dan Fungsinya atau Tupoksi lalu lintas kapal di Sungai Mahakam. Kasus penabrakan pilar jembatan di Sungai Mahakam juga kerap terjadi.
Sehingga terjadinya insiden tersebut menjadi bahan evaluasi atas kinerja di jajaran KSOP Samarinda. Evaluasi itu penting dilakukan agar KSOP tidak hanya semata sebagai petugas administrasi di lapangan. Oleh karena itu, Anhar meminta agar KSOP memperketat proses administrasi mulai dari kelengkapan dokumen tongkang batubara hingga operasional lalu lintas kapal di Sungai Mahakam.
“Tugas dan fungsi KSOP yang sesungguhnya harus dijalankan. Terutama dalam aturan pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelayakan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal,” kata Anhar.
Tindakan tegas terhadap pemilik maupun pengelola kapal-kapal yang melanggar juga perlu dilakukan. Hal itu untuk mengurangi kerugian pihak pihak lain.(ist/jw-kk)