Selesaikan Kasus Sekolah Bermasalah Lahan, Salehuddin Minta Pemprov Kaltim Bentuk Satgas

Seputar Nusantara – Menyepesaikan persoalan lahan yang dihadapi 50 persen sekolah di Kaltim, Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, mendorong pemprov membentuk satuan tugas (satgas).

“Jadi bukan hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, tapi juga melibatkan BPKAD, bahkan badan pertanahan. Kemudian bisa berkoordinasi dengan pemkab dan pemkot terkait,” kata Salehuddin.

Permasalahan lahan ini acap kali diambil oleh Disdikbud seorang, maka tentu tak akan selesai. Apalagi, banyak usulan unit sekolah baru namun lagi-lagi masalahnya terkendala terkait lahan.

“Itu juga jadi faktor pembangunan sekolah kita jadi terkendala dan mandek karena masalah lahan,” lanjutnya.

Saleh menegaskan beberapa kali rapat bersama BPKAD Kaltim memang diakui bahwa OPD tersebut ada keterbatasan tenaga. Sementara itu, persoalan aset urusannya memang lumayan ribet.

Sehingga, diperlukan adanya koordinasi dengan pemerintah setempat. Agar supaya aset-aset yang ada betul-betul bisa diselesaikan. Hasilnya, pemprov juga akan lebih mudah dalam membangun atau membangun sekolah dibanding harus bergelut lagi dengan permasalahan lahan.

“Problem proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada itu mestinya clear pada 2016. Tapi di Kaltim, hanya sebagian kecil yang diserahkan,” tambahnya.

Pihaknya mendorong hadirnya satgas agar proses kerja penyelesaian aset yang bermasalah ini bisa lebih cepat. Selain Disdikbud dan BPKAD, OPD terkait lainnya juga mesti dilibatkan.

“Soal lahan ini juga jadi kendala mengapa pemprov tak bisa maksimal dalam membantu pembangunan sekolah dan penambahan ruang belajar. Sekolah yang berhak dapat bantuan itu harus clear di lahan,” tutupnya. (adv)