Seputar Nusantara – Dari lima tempat kegiatan tersebut, menurut Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, warga sudah menyuarakan keluhan terkait pembangunan infrastruktur. Warga mulai bertanya-tanya, menurut Puji, tentang pelaksanaan inisiatif Pro Bebaya yang digalakkan Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso.
“Dari hasil Reses di 5 titik yang saya laksanakan, tetap pembangunan infrastruktur yang paling banyak disampaikan. Ada sekitar 60 persen, mayoritas di infrastruktur itu. Yang kedua ini, bagaimana tentang Pro Bebaya. Termasuk soal BPJS, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan tenaga kerja,” ucapnya.
Puji mengatakan, meski masih banyak orang yang ragu-ragu untuk dihitung dalam statistik DTKS, tak disangka pemerintah membantu begitu banyak orang yang diback up dalam antrean.
“Masyarakat tidak mengeluh tentang itu, malah saya yang mengeluh pada warga. Kenapa warga begitu di data, dimasukkan dalam data DTKS, banyak warga yang tidak mau dimasukkan data orang miskin. Tapi ketika ada bantuan dari pusat, mereka baru berebut,” ujarnya.
Puji melanjutkan dengan mengatakan bahwa banyak individu yang terus melakukan administrasi kependudukan secara tidak teratur.