Pemprov Kaltim Lakukan Perbaikan Jalan dan Penanganan Longsor Tering–Ujoh Bilang di Tahun 2026
Seputar Nusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengalokasikan anggaran tambahan pada tahun 2026 untuk meningkatkan infrastruktur jalan di wilayah Kutai Barat menuju Mahakam Ulu.
Fokus pembangunan diarahkan pada ruas Tering–Ujoh Bilang, termasuk penanganan titik longsor yang kerap mengganggu akses transportasi masyarakat.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan tetap menjadi prioritas pemerintah provinsi meskipun kondisi keuangan daerah menghadapi berbagai tantangan.
“Bagaimanapun kondisi keuangan daerah, kita akan tetap bangun jalan untuk rakyat, terutama jalan provinsi dan nonstatus di perbatasan. Rakyat kita di sana juga berhak atas kondisi jalan yang mantap,” ujar Rudy Masud.
Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp88,5 miliar untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang sepanjang 7,5 kilometer.
Selain pembangunan jalan, pemerintah juga mengalokasikan Rp18,7 miliar untuk pembangunan turap, talud, dan bronjong guna menangani tujuh titik longsor di jalur tersebut.
Rudy menyebutkan bahwa peningkatan kualitas jalan diyakini dapat memperlancar distribusi logistik sekaligus menekan harga barang kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman.
“Kita yakin jalan yang baik akan membuat distribusi logistik lebih lancar dan mudah, sehingga secara otomatis harga-harga akan lebih murah dan terjangkau,” tambahnya.
Sebelumnya, pada tahun 2025 Pemprov Kaltim juga telah menggelontorkan anggaran besar untuk peningkatan infrastruktur di kawasan tersebut.
Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang sepanjang 18,7 kilometer saat itu didukung dana sebesar Rp207,1 miliar.
Selain itu, pemerintah provinsi juga membangun ruas Ujoh Bilang–Long Bagun–Long Pahangai sepanjang 3 kilometer dengan anggaran Rp21,6 miliar, serta melaksanakan pekerjaan timbunan pilihan berbutir pada ruas Long Bagun–Long Boh (batas Kalimantan Utara) sepanjang 2 kilometer dengan anggaran Rp28,3 miliar.
Pemprov Kaltim juga terus mendorong pemerintah pusat agar segera memperbaiki ruas jalan nasional yang masih rusak parah, khususnya jalur menuju Kutai Barat yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk jalan nasional yang masih rusak berat, seperti jalur ke Kutai Barat, kami akan terus memperjuangkannya ke Menteri Pekerjaan Umum agar segera dibangun dengan kondisi yang lebih baik,” tegas Rudy.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten untuk memberi perhatian terhadap jalan-jalan berstatus kabupaten yang masih menyulitkan mobilitas masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat sangat penting agar konektivitas antarwilayah di Kalimantan Timur dapat terus meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)