SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Pembahasan laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 sudah mencapai tahap final. Namun, Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman masih memberikan sorotan terhadap sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Salah satunya kebijakan dalam hal investasi yang dilakukan Pemkab Kutim di beberapa tahun ke belakang. Investasi yang dilakukan Pemkab Kutim dalam bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga tahun 2023 telah mengeluarkan dana hingga Rp245,77 miliar.
“Sayangnya investasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang menurut saya sesuai,” ungkap Faizal.
Hal ini dikarenakan, penerimaan yang diterima daerah menurutnya belum sepadan dengan modal yang sudah dikeluarkan. Kondisi ini menurutnya menjadi catatan penting untuk bisa dievaluasi oleh Pemkab Kutai Timur.
Dia menjelaskan, pada tahun 2022 deviden atau pembagian yang diterima Pemkab Kutim hanya sebesar Rp5,08 miliar. Kemudian di tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi Rp5,33 miliar. Angka-angka tersebut menurutnya jauh lebih rendah dibandingkan bunga deposito.
Selain kebijakan penyertaan modal, Faizal juga menyoroti SILPA dari Dinas PUPR Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 423,36 miliar. Rendahnya penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, terutama pada Proyek Multiyears Bidang Bina Marga disebutkannya menjadi salah satu penyebab utama rendahnya serapan yang berujung pada Silpa.
“Dari alokasi anggaran sebesar Rp 429,23 miliar, hanya Rp 246,37 miliar yang terserap, menyisakan SILPA sebesar Rp 182,85 miliar,” pungkasnya.