Seputar Nusantara – Pemprov Kaltim menggelar rapat koordinasi membahas soal kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD).
Rudy Masud, Gubernur Kaltim, memastikan terus berjuang mendapat anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan, khususnya daerah penghasil yang terdampak langsung eksploitasi sumber daya alam.
“Kami akan terus berjuang bersama para kepala daerah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” kata Rudy Masud.
Dirinya juga mengingatkan agar semua OPD Pemprov Kaltim bisa bekerja lebih cepat agar serapan anggaran berjalan sesuai target.
Serapan anggaran yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan secara langsung akan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita minta agar sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tidak lebih dari tiga persen, terutama OPD-OPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Bukan hanya berjuang untuk anggaran yang lebih baik, Rudy Masud mengingatkan agar daerah ini tidak terus bergantung pada transfer pusat dari sumber daya alam.
Menurutnya, banyak objek pajak dan retribusi yang belum tersentuh. Seperti Pajak Air Permukaan, PBBKB, Pajak Alat Berat dan retribusi tongkang yang keluar dari Kaltim.
“Saya mohon ini dipetakan lebih baik. Contoh objek retribusi tongkang yang keluar dari Kalimantan Timur. Sangat memungkinkan. Tentu harus diatur dengan peraturan daerah (perda). Begitu juga dengan aset-aset lainnya,” tegasnya.
“Kita mengingatkan agar perencanaan dikawal secara ketat dan disusun lebih matang untuk tahun 2026,” pungkasnya. (*)