Seputar Nusantara – Jelang akhir tahun 2025, Rudy Masud, Gubernur Kaltim, mengingatkan jajaran OPD untuk lebih memaksimalkan penyerapan anggaran.
Setelah usulan APBD Perubahan Kaltim 2025 disetujui Menteri Dalam Negeri RI, Rudy Masud meminta agar seluruh OPD mengoptimalkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan memanfaatkan anggaran APBD Perubahan.
“APBD Perubahan kita baru selesai. Karena itu kita dorong agar semua OPD memerhatikan serapan anggaran mereka,” kata Rudy Masud.
Dirinya mengingatkan bagi OPD yang di akhir tahun ini tidak mampu mencapai target minimal serapan anggaran 93 persen, maka tahun depan anggaran OPD tersebut akan dikurangi.
Gubernur Kaltim berharap serapan anggaran tahun 20025 berada di atas 95 persen agar manfaat program bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Tahun 2026, silpa tidak boleh lebih dari 5 persen. Makanya, dari awal harus direncanakan dengan baik, semua dimitigasi dengan benar. Kita perlu kehati-hatian, sesuai regulasi. Tapi tidak boleh memperlambat. Jangan ribet, mbulet dan ruwet,” sebutnya.
“Jangan sampai dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tersedia justru kembali ke negara. Lengkapi administrasinya, segera kerjakan sesuai regulasi manfaatnya pasti akan dinikmati masyarakat,” sambungnya.
Di sisi lain, menyikapi rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD), Rudy Masud mewanti-wanti jajarannya agar lebih inovatif dan kreatif menggali potensi-potensi yang bisa dikembangkan.
Mulai dari potensi sumber daya alam tak terbarukan, seperti pengelolaan sumur tua migas hingga participating interest (PI).
Gubernur meyakini banyak potensi yang bisa digali untuk menutupi dampak pemotongan TKD yang juga dirasakan semua provinsi di Indonesia.
Beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan antara lain terkait administrasi sektor pertambangan dan pengelolaan sumber-sumber PAD baru.
Pl dan kerja sama dari PT Eni di Blok Merakes dan Jangkrik, serta blok migas lainnya. “Tolong ini segera dikejar. Jangan sampai ada yang lepas. Potensi lainnya pengembangan dan industrialisasi kakao, kelapa dalam, sawit dan lain-lain,” tegasnya.
“Kita harus terus mencari alternatif PAD baru minimal 50 persen dari yang ada sekarang. Syukur jika bisa sampai 100 persen,” pungkasnya. (*)