DPRD Kutim Minta Optimalisasi Balai Latihan Kerja untuk Tangani Pengangguran

SEPUTAR NUSANTARA, SANGATTA – Besarnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak semerta-merta membebaskan masyarakatnya dari jerat pengangguran. Berdasarkan data yang ada, angka pengangguran di wilayah ini terus menunjukkan tren kenaikan.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Anggota DPRD Kutim, Fitriyani. Ia melihat, salah satu akar permasalahan terletak pada belum maksimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.

“Kami lihat BLK belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Padahal mereka ini punya fungsi yang sangat penting,” beber Fitriyani.

Dia menjelaskan bahwa BLK harusnya menjadi wadah dalam memberikan pelatihan dan mengasah kemampuan dan talenta para pencari kerja.

Selain keberadaan BLK yang belum optimal, Fitritani juga mengungkapkan sejumlah faktor lain. Salah satunya fakta bahwa banyak perusahaan kontraktor di Kutim yang merekrut tenaga kerja lokal, namun kemudian mengirim mereka untuk mengikuti pelatihan di luar daerah, seperti Jakarta dan Banjarmasin. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan BLK yang ada di Kutim.

“Ini menunjukkan bahwa fasilitas dan sertifikasi yang dimiliki BLK Kutim masih belum maksimal,” tambahnya.

Menurutnya, seharusnya BLK bisa memberikan pelatihan yang setara dengan standar industri, sehingga masyarakat lokal tidak perlu mencari ilmu jauh-jauh. Lebih lanjut, Fitriyani menyoroti kelemahan dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang mengatur kuota 70-80 persen tenaga kerja lokal untuk menyediakan lapangan pekerjaan.