SEPUTAR NUSANTARA, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain menuntut agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda bisa tegas dalam menangani persoalan parkir, dan keberadaan juru parkir (jukir) liar yang ada di Kota Tepian. Permintaan tersebut ia sampaikan karena keberadaan jukir liar tersebut sudah sangat meresahkan, dan menyebabkan kerugian bagi warga Samarinda.
Dia menjelaskan, baru-baru ini pihaknya menerima informasi terkait keberadaan jukir liar di kawasan Tepian Mahakam yang menarik pungutan dari warga, dengan nominal yang dianggap kurang masuk akal. Bahkan, tak jarang jukir liar di kawasan tersebut bersikap kurang menyenangkan jika pengguna kendaraan membayar kurang dari tarif yang disebuutkan.
“Satpol PP, atau Dishub (Dinas Perhubungan) harusnya bisa menertibkan,” singkatnya.
Pihaknya menyebut, sikap kurang menyenangkan bahkan ancaman yang menimpa masyarakat harusnya bisa menjadi penggerak utama bagi Pemkot Samarinda untuk bertindak tegas. Bahkan ia menyarankan agar pemerintah bisa menggandeng aparat kepolisian untuk memberikan efek jera bagi oknum-oknum jukir tersebuut.
“Kalau memang benar sampai mengancam, keselamatan masyarakat kita terancam dong. Harus tegas, pemerintah harus bisa menangani hal itu,” sambungnya.
Ditambahkannya, jika pemerintah tak juga mengambil langkah tegas, maka dikhawatirkan persoalan ini akan berlarut-larut. Nantinya, satu-satunya pihak yang dirugikan menurutnya sudah jelas adalah masyarakat.
“Jangan sampai warga yang berkunjung ke sebuah kawasan merasa enggak nyaman. Masyarakat, bukan cuma pengunjung namun yang berjualan di sana juga rugi,” pungkasnya.